I Will Survive

Oleh Elis N. Hart
Bagaimana seorang perempuan muda memimpin majalah berbendera Islam?

TELEPON genggam yang saya hubungi tak diangkat. Tapi terdengar suara perempuan, “Halo, saya istrinya Iwan. Iwan sedang off. Tinggalkanlah nomor telepon, handphone, insya Allah akan dihubungi kembali. Terima kasih.”

Iwan adalah Iwan Qodar Himawan, redaktur pelaksana majalah Gatra. Suara perempuan tadi adalah suara Uni Zulfiani Lubis, pemimpin redaksi majalah Panji Masyarakat atau biasa disebut Panji.

Uni Lubis hanya tertawa ketika ditanya mengenai handphone suami. “Sebenarnya main-main saja, lucu-lucuan. Tidak ada pretensi untuk mem-protect Mas Iwan. Tapi kalau efek sampingnya begitu, tidak apa-apa juga,” katanya, enteng.

Nama pemberian orang tuanya adalah Zulfiani Lubis --akronim dari nama ayah Zulkifli Lubis, asal Mandailing, Natal, dan nama ibu Siti Muryani, kelahiran Yogyakarta. “Anak pertama biasa menjadi monumen curahan kasih sayang orang tua. Kira-kira seperti nama Chintami, Cinta Kami.”

Lanjutnya, “Nah, sejak menjadi wartawan di Warta Ekonomi, saya memakai Uni,
nama kecil saya, sebagai nama komersial supaya mudah dihapal.”

KARIR Uni terbilang cemerlang. Ia jadi wakil pemimpin umum Panji di usia 28 tahun dan pemimpin redaksi di usia 32 tahun.

Ana Suryana Sudrajat, redaktur pelaksana Panji, tak menganggap karier Uni menanjak terlalu cepat atau lambat. Itu relatif. Lagi pula, posisi pemimpin redaksi, kadang tak ada hubungannya dengan karier kewartawanan. “Itu lebih pada bagaimana ia dipercaya oleh yang punya uang. Apakah orang ini bisa dipegang sama yang punya uang? Apakah ia sehaluan dengan yang punya modal?” kata Sudrajat.

Cepat atau lambat, tapi Bambang Wiwoho, mantan wartawan Suara Karya dan pemimpin umum Panji, punya peran besar dalam karier Uni. Wiwoho adalah ketua Yayasan Bina Pembangunan --yayasan yang pernah mengerjakan proyek konsultasi kehumasan di Departemen Keuangan, terutama soal kampanye pajak. Dulu, kala Fuad Bawazier jadi direktur jendral pajak, muncul iklan layanan masyakarat “Orang Bijak Taat Pajak.” Itu hasil kerja Yayasan Bina Pembangunan.

“Saya kenal Pak Wi sewaktu saya masih jadi wartawan di Warta Ekonomi. Karena Pak Wi adalah konsultan humas Departemen Keuangan, khususnya pajak, dia sering mengadakan gathering untuk wartawan ekonomi dan keuangan,” ujar Uni Lubis.

Kebetulan liputan Uni Lubis adalah ekonomi dan keuangan. Ia memonitor Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Sesudah kenal, sering ketemu, dapat tugas dari kantor untuk meliput ke luar kota atas undangan Departemen Keuangan, saya makin dekat sama Pak Wi."

Bagi Uni, wartawan ekonomi, kalau sudah bisa “memegang” menteri keuangan, gubernur Bank Indonesia, ketua Bappenas, sudah selesai. “Anytime kita bisa call dia. Jadi, wawancara menteri sudah tidak lagi excited.”

Jenuh, Uni bersama beberapa wartawan ekonomi berencana membuat majalah ekonomi. Proposal dirancang. Wiwoho tertarik. Majalah yang akan diterbitkan adalah
pengembangan dari majalah Berita Pajak, in-house magazine milik Direktorat Jendral Pajak. Menteri Keuangan Mar’ie Muhamad ingin majalah itu dikelola tim Uni Lubis di bawah pimpinan Bambang Wiwoho.

Ternyata proyek ini tak jalan. Wiwoho kebetulan ditawari Yayasan Pendidikan Islam al-Azhar (YPIA), yang dipimpin kyai Hasan Basri, agar menyelamatkan Panji, majalah warisan ulama kondang Buya Hamka. Panji sempat dua tahun tak terbit.

YPIA ingin Panji terbit kembali. Wiwoho bilang, “Kalian memang ingin majalah ekonomi. Tapi, ini ada yang minta tolong. Mereka bersedia kalau Panji diubah format menjadi bukan majalah Islam. Artikel-artikel yang umum, porsi pemberitaan politik, bisa banyak.”

Uni setuju dan ikut mengelola Panji bentuk baru. Wiwoho memilih Uni Lubis jadi wakil pemimpin umum.Wiwoho pemimpin redaksi merangkap pemimpin umum. Di posisi itu, Wiwoho berharap, Uni mampu mengembangkan sisi bisnis Panji. Harapan ini tak terwujud karena Uni tak cocok berbisnis. Sementara Wiwoho tak sanggup pula menjalankan fungsi pemimpin redaksi.

Fuad Bawazier, yang ikut mendanai Panji, lalu meminta S. Sinansari ecip untuk memimpin redaksi Panji. Bawazier mengenal ecip di Yayasan Abdi Bangsa, penerbit harian Republika, tempat ecip bekerja.

Tapi ecip tak lama memimpin Panji. Ia mundur dan alasan yang disampaikan--baik lisan maupun tulisan-- ecip sudah terlalu lama meninggalkan Universitas Hasanudin, Makassar, tempatnya mengajar.

Sinansari ecip memperoleh cuti panjang dari Universitas Hasanudin untuk bekerja di Republika, koran milik Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Tapi, ketika pindah ke Panji, yang tak ada hubungan dengan ICMI, ketidakhadirannya di kampus dipersoalkan. Pada 1 Februari 1999, ecip resmi diganti Uni Lubis.

Sesungguhnya, Uni sudah menjalankan fungsi pemimpin redaksi sejak Panji versi baru terbit. Wiwoho menyatakan diri nonaktif di redaksi sejak awal, “Karena saya tidak begitu aktif, maka otomatis aktifitas redaksi sehari-hari ada pada Uni.” Itu dikemukakan dalam sebuah pertemuan antara Wiwoho dengan para redaktur pelaksana.

Di situ langsung ada reaksi. Muncul kasak-kusuk. Cukup pedas di telinga Uni. Bagaimana majalah Islam dipimpin seorang perempuan yang juga masih yunior?

Syu’bah Asa adalah redaktur senior Panji yang keberatan Uni memimpin redaksi. Penolakan Syu’bah, mantan wartawan Tempo dan Editor, sudah jadi rahasia umum di Panji.

Menurut Uni, ada dua hal mengapa Syu’bah menolak. Syu’bah tak bisa dipimpin oleh orang yang lebih yunior. Syu’bah juga merasa tak cocok kalau dipimpin seorang perempuan.

SYU’BAH Asa saya temui di Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, November tahun lalu, seusai menyampaikan kuliah. Saya ingin memperoleh informasi dari Syu’bah soal keberatannya atas kepemimpinan Uni yang perempuan.

“Saya tidak bilang itu fitnah, tapi itu keliru. Saya tuh feminis,” tukas Syu’bah. Ia menyebut nama Aisyah, istri nabi Muhammad saw yang dikenal progresif, sebagai tokoh yang dikaguminya. “Saya tidak tahu siapa yang ngomong begitu. Saya tidak sesempit itu.”

Syu’bah bilang, yang menolak Uni karena ia perempuan justru Hasan Basri, salah satu pemilik modal Panji, ayah mertua pengusaha Fahmi Idris, kini pemimpin umum Panji. “Saya kira Uni tahu. Yang saya dengar, ketika Uni menjadi pemimpin redaksi, lalu kiai-kiai, terutama mertua Fahmi, menolak. Kalau bisa jangan perempuan.”

Hasan Basri kini sudah tiada. Ketika saya tanya apakah Syu’bah Asa setuju pengangkatan Uni, ia tak mau menanggapi. “Katakan saja sama Uni, Pak Syu’bah tidak mau omong sama sekali tentang Anda. Soal penilaian bisa berbeda. Terus soal data, saya ngomong apa, dia ngomong apa, bisa salah. Maklum, semua juga bisa bohong. Tidak jelek kan saya ngomong tentang apa yang terjadi pada diri saya?”

Uni kaget. “Saya tidak pernah dengar ihwal kiai Hasan Basri complain tentang saya seperti yang disebut Pak Syu’bah, karena yang aktif rapat-rapat dengan pengurus yayasan, yang kiai-kiai itu, saya,” sergah Uni.

Ana Suryana Sudrajat adalah orang mengajak Syubah ke Panji. Ia kenal Syubah sejak lama, ketika Syu’bah masih bekerja buat Tempo. Syu’bah diminta pensiun dini Mei 1999, atau dua bulan setelah Uni memimpin redaksi Panji. “Menghadapi perseteruan Uni dan Pak Syu’bah, saya berusaha netral. Keduanya adalah teman saya. Saya akan tetap berteman baik dengan mereka. Saya respek pada Pak Syu’bah. Ia adalah salah satu editor terbaik di Indonesia.”

Menurut Sudrajat, Syu’bah mungkin keberatan penunjukan Uni karena wawasan Uni belum cukup.Wawasan berkaitan dengan bagaimana bersikap menghadapi persoalan, di situ ada wisdom, macam-macam. “Jadi bukan kemampuan teknis menulis, menerobos sumber dan lain-lain. Saya tidak tahu Pak Syu’bah menginginkan siapa untuk menjadi pemimpin redaksi,” ujarnya.

RUTE menuju rumahnya ditulisnya dengan jelas dalam e-mail, “Kalau Anda naik taksi, tinggal bilang saja, Perumahan Permata Timur II. Rumah saya di deretan itu, cat warna kuning, pagarnya hijau toska. Agak rumit, ya? Tapi, mudah-mudahan ketemu deh lokasinya.”

Saya datang ke rumah Uni Lubis untuk wawancara. Uni berdandan santai dengan baju lengan pendek dan celana pendek berbahan katun warna hijau. Tanpa riasan di mukanya, ia terlihat agak mengantuk di siang panas bulan puasa lalu, she’s in her period. Tapi ia menjadi bersemangat ketika obrolan mengalir lancar dan sama sekali segar bugar menjelang sore saat wara-wiri menyiapkan masakan buka puasa. Uni gemar memasak, dan enak.

Uni Lubis diberi hidup lancar dan linear. Terlahir sebagai anak peranakan Jawa-Batak di Jakarta, 29 November 1967. Sebagai hakim, Zulkifli Lubis, yang dipanggilnya papa, kerap pindah tugas.
Di Bangil, Pasuruan pada 1971, Uni kecil mengenyam taman kanak-kanak. Di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat pada 1975, Uni menamatkan sekolah dasar. Di Tangerang, Jawa Barat sejak 1981, Uni menyelesaikan sekolah menengah dan sekolah lanjutan. Namun, ayahnya masih harus bertugas di Yogyakarta, lalu Tual, Maluku Tenggara, dan baru berakhir di pengadilan negeri Jakarta Pusat pada 1995. Tiga tahun sesudahnya, Zulkifli Lubis, kini 59 tahun, pensiun untuk hidup tenang di rumah yang lengang.

Uni remaja pindah ke kota hujan yang basah, belajar di Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Di kampus itu, Uni melewatkan masa kuliahnya penuh hura-hura, “Salah satu momen paling menyenangkan dalam hidup saya.”

Lulus 1990, Uni masuk majalah Warta Ekonomi. Dua tahun kelayapan di lapangan ia menemukan jodohnya, Iwan Qodar Himawan, wartawan pendiam, saleh,
kelahiran Yogyakarta, 11 Januari 1965.

Mereka menikah 1 April 1994. Uni umur 24 dan Iwan 29 tahun. “Dia pintar, cermat, sistematis, dan sederhana. Perpaduan yang sangat saya sukai dari seseorang. Empat sifat itu yang membuat saya memilihnya menjadi suami.”

Bagaimana sebaliknya? “Karena sudah jalan bareng terus cocok. Itu saja,” ujar Iwan Qodar.

Kini Uni Lubis memimpin Panji Masyarakat. Ia jadi pemimpin redaksi sejak rapat umum pemegang saham 1 Februari 1999. Setahun sesudahnya Uni dikukuhkan jadi direktur PT Panji Media Nusantara, perusahaan penerbit majalah mingguan berita itu. Lengkap sudah hidup Uni. “I’m so lucky. Saya sudah mendapatkan semua yang saya inginkan. Kini, saya hanya ingin diingat sebagai orang biasa.”

RUMAH asri seluas 250 meter persegi itu adalah harta bersama Uni dan Iwan. Minggu sore itu, sebuah sedan Toyota Starlet parkir di garasi. Uni bilang tak punya harta pribadi yang berlebihan. Ia bilang nyaris tak punya tabungan.

Mereka pun berbagi tugas, “Mas Iwan menabung dan gaji saya untuk belanja sehari-hari. Mas Iwan orangnya sederhana. Ia yang nyicil rumah Rp 3,5 juta ditambah kadang bayar tagihan telepon. Saya boros. Gaji saya habis untuk menutup keperluan sehari-hari, beli baju, buku, makan, belanja bulanan, juga untuk mengongkosi social cost selaku pemimpin.”

Rumah pertama mereka terletak di Bekasi. Iwan yang beli. “Karena dulu Mas Iwan karyawan Tempo, gajinya lebih besar daripada gaji saya di Warta Ekonomi. Saat itu gaji saya hanya Rp 300 ribu, lebih besar uang saku saya waktu mahasiswa,” kenang Uni.

Rumah kedua di Permata Timur. Untuk membeli rumah kedua, Uni meminjam uang ke ayahnya. Pinjaman itu baru lunas beberapa bulan lalu setelah rumah Bekasi dijual. “Laku Rp 85 juta,” kata Uni.

Mula-mula, Uni enggan membuka isi dapurnya. Namun, ketika diingatkan bahwa ia berkerja di media massa di mana ada saham Fuad Bawazier, mantan menteri keuangan zaman Presiden Soeharto, ia terhenyak. Banyak bisik-bisik tak enak. Bawazier dikenal suka memberikan dana buat oposisi melawan Presiden Abdurrahman Wahid.

“Saya sama sekali tak keberatan memberitahukan nomor rekening kalau memang perlu, untuk dicek berapa isinya,” kata Uni.

Memang, Uni Lubis orang yang terbuka, bahkan menjawab hal-hal yang tak membuatnya nyaman. Seperti dilukiskan Jasmin Sofianti Jasin, direktur eksekutif Lembaga Bina Antar Budaya, sahabatnya semasa kuliah, “Saya tidak usah pusing membaca dia, kalau marah ya marah, kalau senang ya senang.” Bahkan, sewaktu disodori artikel di majalah kebugaran Fit bertajuk “Pijat Erotik: Menyalakan Gairah Bercinta,” dengan enteng Uni Lubis menyatakan ia sudah melakukannya.

“Agaknya hanya satu hal yang tidak dia ekspresikan terbuka, yaitu saat sedih. Dia selalu tampil kuat dan tabah. Namun, dia juga punya saat-saat di mana dia sedih, kecewa, atau mungkin kecil hati. Saat-saat seperti itu adalah saat yang sangat pribadi buat Uni,” kata Jasmin.

Di rumah seharga Rp 250 juta yang mereka biarkan sesuai aslinya ini, Uni dan Iwan hidup berdua, belum punya anak, dan tampaknya bahagia. “Soal ingin anak juga nggak usah ditekankan betul. Kesannya cengeng ya. It’s my personal problem.”

Iwan bilang kadang-kadang Uni menempuh risiko untuk memuat sebuah berita. “Seringkali, ketika saya baca Panji, saya terkaget-kaget dengan berita yang diturunkannya. Mungkin karena dia dibesarkan oleh kultur media yang lain. Tiap media punya kultur sendiri-sendiri. Kalau Anda masuk Kompas akan lain dengan Republika,” ujar Iwan.

Iwan dan Uni bekerja di majalah mingguan yang bersaing. Ini menyulitkan. “Kalau saya punya gosip yang diyakini akan berdampak besar, saya bagi di ruang rapat Gatra. Saya digaji Gatra. Kedua, saya ingin menjaga kepercayaan orang lain.”

Kami berpisah setelah lelah berbincang di beranda belakang.

UNI Lubis suka seminar. Menjadi pembicara atau moderator adalah menu mingguannya. “Saya menyempatkan diri menghadiri undangan seminar, minimal sekali dalam seminggu. Jenuh juga terus-menerus kejar-kejaran sama narasumber.”

Maka kami janji bertemu di sebuah acara seminar di Jakarta. Uni jadi moderator. Ia memakai blus biru tua, bunga-bunga kuning kecil dipadu celana panjang berbahan jatuh biru tua, dan sepatu pantofel warna senada. Kacamata minus ukuran tiga setengah dan satu setengah, scarf lengkap bros tersemat, kalung berliontin kecil, cincin di jari, jam tangan, kadang berbando, adalah aksesori yang tak pernah absen melengkapi penampilan Uni Lubis.

Sebagai perempuan, Uni peduli untuk terlihat cantik. “Artinya, terlihat tidak kotor. Tidak mengganggu orang sekitar. Tidak bau keringat, misalnya.” Makanya, ia memakai So Pretty parfum dari Cartier atau Red Door wewangian keluaran Elizabeth Arden. Ketika kami bertemu lagi di tempat yang berbeda ia berbusana serba ungu. Pagi basah di bulan Februari itu, Uni membubuhkan blush on dan eye shadow, juga ungu.

Saya memakai kesempatan ini untuk bertanya bagaimana Panji memisahkan kepentingan bisnis dan kebijakan editorialnya? Bagaimana mengenai advertorial, materi iklan yang sekilas sulit dibedakan apakah promosi atau berita?

Uni memberi batasan dengan dicantumkannya kata advertorial, besar ataupun kecil, di halaman bersangkutan. “Saya bisa tunjukkan bukti bahwa sebuah harian besar pun melakukan itu. Dalam salah satu edisinya, koran tersebut pernah memuat artikel tentang (sepeda motor) Jialing tiga halaman besar. Padahal, artikel itu jelas advertorial,” paparnya.

Namun, ketika saya sodori artikel edisi khusus Panji berjudul “Gayanya Digital 2001” Uni tertegun. “Saya terima kritikan ini,” ujarnya sportif. Artikel itu advertorial namun tak mencantumkan kata advertorial.

JAKOB Oetama dari Kompas adalah wartawan senior yang dikagumi Uni Lubis. “Orang kalau ditanya siapa wartawan yang dikagumi, jawabannya selalu Mochtar Lubis. Aku nggak begitu kenal Mochtar Lubis.”

Generasi Uni Lubis memang tak begitu kenal Mochtar Lubis, editor legendaris almarhum harian Indonesia Raya.

Kekaguman Uni terhadap Jakob Oetama itu pula yang dia pakai untuk bahan ngamuk-ngamuk ke Kontan, ketika tabloid milik Kelompok Kompas Gramedia itu menulis berita yang tak mengenakkan Panji.

“Saya perhatikan karakter Kompas sangat dipengaruhi karakter Pak Jakob. Pertama, Kompas sangat menjaga solidaritas sesama media. Maka, hampir tidak pernah menulis, dengan nada menjelekkan, media lain. Dan itu tidak dilakukan Tempo dan lainnya.”

Tempo edisi 11 Februari 2001 menurunkan laporan yang mengatakan Panji kesulitan dana dan bakal berhenti terbit. Uni Lubis kesal dengan berita itu karena ada ketidakakuratan dalam beritanya.

Wajah Uni agak tegang. Ia bilang, kalau melihat dua kutub media besar berikut bos-bosnya, orang melirik Kompas dan Tempo. Keduanya jadi semacam acuan. “Padahal, yang namanya Tempo ketika dibredel, kita semua turun ke jalan, panas-panasan. Tapi, ia cuek aja tuh kalau mau menghantam orang. Jadi, karakternya beda banget dengan Kompas,” katanya.

Jakob Oetama menjaga betul hal macam itu. Oetama tahu medianya besar dan pengaruhnya pun besar. Oetama sadar jika korannya yang besar itu menulis sesuatu, pengaruhnya akan luas. “Pak Jakob itu kalau ngomong enak sekali, berisi,” sergahnya.

Wajahnya mulai melembut. Selama wawancara, kali ini di sebuah café, ada Fenty Effendy, mantan wartawan majalah Forum Keadilan dan kini Metro TV. Fenty ikut mendengarkan dan sesekali menyela pembicaraan, “Mbak Uni mungkin terlalu sensitif?” Uni terdiam. Namun segera ia bilang Tempo memang tak melulu memberitakan Panji yang jelek saja.

Toh pemberitaan Tempo bulan Februari itu membuatnya meradang. “Panji dibilang akan berhenti terbit!” ujarnya. Mungkin, kata Uni, sudah jadi bawaan Tempo, menelanjangi kepemilikan saham dihubungkan dengan warna-warni politik media lain. Contoh lain, Kontan menulis soal majalah Sabili sebagai majalah Islam dengan tiras terbesar. Di sana, ada kutipan pemimpin redaksi Sabili Zainal Muttaqin, “Kalau kami independen. Sedangkan Panji tidak, karena ada Fuad.”

Kalimat dalam berita itu hanya berhenti di situ. Panji, kata Uni, tidak diwawancarai. “Dengan kalimat yang begitu saja, sudah bisa membentuk opini orang bahwa Panji, karena ada Fuad, maka tidak independen. Itu salah satu yang saya protes.”

Yopie Hidayat, wakil pemimpin redaksi Kontan, tabloid mingguan tempat beberapa wartawan eks Tempo bekerja, jadi sasaran kemarahan Uni Lubis. Yopie adalah kawan lamanya, sejak mereka jadi reporter pemula di Warta Ekonomi.

“Saya bilang, kalian tidak fair secara jurnalistik. Kenapa selalu pemilik Panji dipermasalahkan? Tulisan itu sama sekali tak memuat, seujung kuku pun, siapa pemilik Sabili. Bagaimana kalian bisa yakin pemegang saham Sabili tidak punya interest politik?” sergah Uni.

“Saya heran, kayak saya tidak tahu saja, yang namanya Tempo itu mayoritas sahamnya dipegang Ciputra. Dulu, seminggu sekali, kami, para wartawan ekonomi, menginap di rumah Kang Moebanoe Moera. Ia cerita bagaimana Tempo tidak bisa menulis pencemaran Pantai Indah Kapuk.”

Pantai Indah Kapuk adalah proyek perumahan dan lapangan golf milik pengusaha Ciputra yang diprotes aktivis lingkungan karena dianggap merusak ekosistem Pantai Kapuk di utara Jakarta, dekat bandar udara Cengkareng.

Moebanoe Moera pernah bekerja di Tempo. Dua rekan Moebanoe, juga eks-Tempo, Bambang Aji dan Budi Kusumah, adalah wartawan yang menulis artikel tentang Sabili di Kontan.

Menanggapi masalah Tempo ini, pemimpin redaksi Tempo Bambang Harymurti menjawab email saya. “Tidak semua artikel di Tempo saya baca sebelum dicetak --kebetulan artikel media itu termasuk yang baru saya baca setelah Uni telepon saya dan protes soal tulisan itu.”

“Pada prinsipnya kami ada perbedaan: saya menganggap menulis tentang media lain ya sama saja seperti menulis tentang profesi atau industri lain, sedangkan Uni menganggap harus ada diskriminasi (sesama media jangan saling ganggu),” tulis Harymurti.

Uni Lubis lantas jujur mengatakan Tempo pernah membantu Panji ketika menulis laporan tentang Panji yang memuat rekaman pembicaraan telepon Presiden B.J. Habibie dan Jaksa Agung M. Ghalib yang bikin geger itu. “Nuansanya sangat simpati,” ujar Uni Lubis.

DESAS-desus memang jahat. Di kalangan wartawan, desas-desus terkadang kejam sekali. Uni tak luput dari gosip bernada kurang enak. Desas-desus tentang Uni Lubis yang sempat saya dengar, “Uni itu kan public relation for hire.”

Maka, dalam perbincangan kami di sebuah cafe Jakarta, Uni menjawab semua tuduhan itu. Tak puas dengan jawaban yang disampaikannya, mungkin juga karena di tengah ingar-bingar suara musik, Uni mengirim tambahan jawaban ke e-mail saya.

“Saya terpikir pertanyaan kamu, ‘Bagaimana tanggapan Anda soal tudingan bahwa Anda adalah public relation dari misalnya Fuad Bawazier?’ Ini mirip dengan pertanyaan model lain, ‘Berapa sih Anda atau Panji dibayar Fuad Bawazier untuk menurunkan cerita Aryanti?”

Baris e-mail berikutnya. “Lho, Panji memang dibayar Fuad. Wong dia investor Panji. Diurut-urut juga, saya kan menerima gaji dari perusahaan ini, yang notabene dibiayai antara lain oleh Fuad. Biaya lainnya ya datang dari hasil penjualan dan iklan. Tapi, tetap saja, modal awal Panji ya antara lain dari Fuad.”

Bagi Uni Lubis, pertanyan itu lucu untuk ditanggapi. “Wong sudah kasat mata, cetho welo-welo, kok masih ditanyakan?” lanjutnya. Ia mengakhirinya dengan, “hi..hi..hi...!” Tanda geli.

Uni gemas dan benci menanggapi desas-desus. Ia lantas menyarankan saya untuk meriset apakah Panji atau dirinya pernah membuat artikel yang memuji-muji Fuad Bawazier, atau Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri zaman Soeharto, atau nama lain yang dituduh terlibat korupsi.

Ia bilang tak fair jika Panji terpaksa tak memuat gagasan, pekerjaan, pernyataan atau kebijakan Fuad Bawazier, Chairul Tanjung, atau Fahmi Idris, yang secara rasional baik dan menguntungkan bangsa ini.

Padahal yang mendanai Panji ya Fuad, Chairul, dan Fahmi. Sementara Panji juga memakai banyak halaman, kadang agak muji-muji, kepada nama-nama yang secara finansial tak punya kontribusi apa-apa terhadap Panji.

“Apa sih keuntungan saya jadi antek Fuad atau Ginandjar? Jika itu materi, no! Dari Ginandjar apalagi, never! Kamu sudah lihat rumah saya. Kamu sudah lihat bagaimana kehidupan saya. Uni bertubi-tubi menghujani saya dengan jawaban-jawaban itu.

Jadi, apa keuntungan Uni Lubis dekat dengan mantan pejabat rezim Soeharto itu? “Paling-paling akses. Tapi, sejak di Panji, sama Fuad saya nggak pernah wawancara. Rasanya rugi juga disebut antek, padahal saya nggak kaya karena mereka. Ada orang yang menjadi sangat kaya karena mereka.”

Fuad Bawazier dan Ginandjar Kartasasmita, terlepas tuduhan kasus korupsi mereka, bagi Uni adalah orang-orang cerdas. Fuad berani pasang badan. “Politik memang kotor, kan?” sergah Uni.

Uni Lubis membandingkan keberanian Fuad dengan para penulis di situs internet www.indopubs.com yang lebih terkenal dengan nama Apakabar. Ia heran zaman terbuka kok masih ada yang menggunakan nama samaran. Lalu banyak milis yang menurut Uni isinya membela Gus Dur.

Padahal, di milis Apakabar itu sebelum reformasi, karena represi penguasa, banyak ide dan berita kritis ditampung. “Kini, milis itu tak lebih menjadi corong kekuasaam. Apakah ini hakikat reformasi? Saya sih cuek saja dibilang wartawan antek Orde Baru. Saya nggak perlu predikat wartawan reformis,” ujarnya.

Masih soal Fuad Bawazier, menurut Uni, kasihan anak-anak Panji yang dari minggu ke minggu sibuk dan capek mencari usulan berita. “Lagian, mereka juga belum tentu ketemu Fuad setahun sekali,” lanjut Uni.

“Istilah reformis sudah mengalami inflasi. Kacau,” kata Uni. Ia meminta saya menilai Presiden Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. “Mereka mengaku reformis, tapi kelakuan politiknya sama saja seperti zaman Orde Baru. Primitif.”

Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri malah memimpin partai yang sangat tak reformis dan menolak pemilihan presiden langsung. “Kalau Akbar Tanjung, sih udah pastilah nggak reformis. Lagian dia juga nggak pernah mengklaim diri reformis,” ujarnya sengit, mengacu pada ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan orang nomor Partai Golongan Karya warisan Soeharto itu.

Malam Jumat itu, di cafe Kuningan itu, tempat nongkrong para eksekutif muda, tak banyak pengunjung datang. Ada pesulap kondang dan pasangannya, di meja seberang. Setengah berkelakar, Uni bilang naluri jurnalistiknya sempat mendorongnya untuk memotret pertunjukan kencan itu, dan menjadikannya berita.

Lalu, Uni hanyut dalam lamunannya ketika sejenak kami berdiam diri. Tanpa saling memberitahu, kami ternyata minta lagu lama Gloria Gaynor yang menghentak, I Will Survive. Saya menyukai lagu ini terutama sejak Panji diberitakan yang tidak-tidak sama Tempo.” Begitulah. Uni bersenandung lirih tapi bernada pasti, I will survive….

Mungkin Uni lelah. Hari itu ia puasa sunnah hari Kamis. Sehabis berbuka bertiga dengan Iwan Qodar, kami berdua berangkat fitness. Memakai celana training panjang abu-abu dipadu kaus hitam bertuliskan, “Trust Me. I’m a Reporter” --dibelinya sewaktu ikut program Jefferson Fellowship di University of Hawaii, Amerika Serikat.

Ia berlatih di atas treadmill. “Saya punya migren yang suka kambuh. Dan, biasanya sakitnya lenyap kalau saya berolah raga,” sergah Uni, terengah-engah. Ia berpeluh. Wajahnya memerah. Ia tak melepas kacamata. Bisa jadi Uni malam itu lelah dan ingin segera rebah. Tapi, Uni nampak masih betah. *

www.pantau.or.id

Lokomotif Baru di Jawa Pos

Oleh Nanang Krisdinanto
Arief Afandi, jurnalis profesional atau bawahan yang baik?

AMBISINYA adalah mendongkrak wibawa Jawa Pos agar reputasi suratkabar ini berbanding lurus dengan jumlah oplahnya. Itu sebabnya, dalam suatu pertemuan di rumahnya, di bilangan Kutisari, Surabaya, redaktur pelaksana Jawa Pos Arief Afandi, dengan bersemangat mengungkapkan keinginannya menghilangkan “jurnalisme sumber” yang merajalela di sana.

"Zaman transparansi seperti ini seharusnya sudah tidak boleh koran pakai sumber," kata Arief.

Kegelisahan itu memang wajar menggantung di benak Arief. Pekerjaannya sebagai orang redaksi nomor dua, setelah pemimpin redaksi Jawa Pos Dhimam Abror Djuraid, mengharuskan Arief bergumul dengan masalah penyuntingan dari hari ke hari.

Di mata Arief, banyaknya pemakaian sumber anonim, menurunkan wibawa dan martabat koran sebagaimana kesalahan pada soal akurasi, keseimbangan, kecepatan, kedalaman, atau pembedaan secara tegas ruang privat dan ruang publik.

Arief mengatakan suratkabarnya memang maju secara bisnis, tapi Jawa Pos belum bisa sukses sebagai institusi jurnalisme. "Saya ingin, kalau ada peneliti, pelaku bisnis, atau apapun, kalau mencari rujukan ya di Jawa Pos. Sekarang ini, Jawa Pos kan belum seperti itu! Yang jadi rujukan masih koran lain," kata Arief.
Tak gampang mewujudkan impian itu. Jawa Pos yang sudah tumbuh besar dan jadi kapal induk dari sekitar 70 anak perusahaan pers, sejak awal memang tak diarahkan jadi suratkabar bermutu. Mutu Jawa Pos belum bisa bersaing dengan harian Kompas atau Bisnis Indonesia.

"Kita pernah melakukan reinventing koran, dan ditemukan bahwa koran yang bisa berkembang adalah yang bisa mempertahankan penulisan. Ketika televisi merajalela, koran kan kalah terus. Lalu apa yang bisa mempertahankan media cetak? Ya penulisan," tutur Arief.

Tapi Arief menunjuk contoh mulai berkurangnya penggunaan sumber di korannya hingga tinggal sekitar 30 persen. Untuk menghabiskannya total, Arief mengatakan masih sulit. Pasalnya, selain secara etis hal ini diperbolehkan, metoda sumber anonim ini sering membuat Jawa Pos memimpin dalam beberapa isu.
"Tapi penggunaannya sudah saya batasi. Yang saya hindari penggunaan sumber terhadap berita yang sifatnya opini," kata Arief.


ARIEF Afandi di jajaran redaksi Jawa Pos tak cuma dikenal sebagai redaktur pelaksana. Lebih jauh, dia juga diperkirakan sebagai pemimpin redaksi yang tinggal menunggu waktu. Arief diperkirakan bakal menggantikan Dhimam Abror Djuraid jadi orang nomor satu redaksi Jawa Pos. Di antara tiga redaktur pelaksana yang ada, peluang Arief dinilai lebih besar ketimbang Ali Murtadlo dan Sururi Alfaruq.
Arief dinilai relatif lebih baik, baik dalam soal skill, kemampuan membaca situasi, maupun kebijakan redaksional dibanding rekan-rekannya.

"Saya tidak bilang Arief yang terbaik lho ya, karena itu harus jelas dari segi apa. Kalau dibilang terbaik nanti akan memicu kontroversi. Tapi paling tidak, dibanding yang lain, termasuk saya, Arief memang paling mungkin," ujar redaktur politik dan polling Jawa Pos Maksum.

Ali Murtadlo, sesama redaktur pelaksana, menganggap Arief pantas menduduki kursi pemimpin redaksi.

"Dia pantas. Jurnalistiknya mantap, profesional, kapabel di bidangnya. Dia memahami roh Jawa Pos, menulisnya juga bagus. Yang penting juga, Arief sangat peka terhadap komunitas NU. Ini penting buat Jawa Pos yang ada di basis NU dan pernah punya masalah dengan NU," katanya.

NU adalah singkatan Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Muslim dengan kekuatan 35 juta orang, yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, di mana sebagian besar anggotanya adalah petani atau warga pedesaan lain. Jawa Timur dengan ibukota Surabaya adalah basis Nahdlatul Ulama. Sebuah organisasi pemuda Nahdlatul Ulama pernah bersengketa dengan Jawa Pos pada Mei 2000 sedemikian rupa hingga harian itu tak terbit satu hari.

Solichin Hidayat, mantan pemimpin redaksi Jawa Pos, sebelum digantikan Abror, juga termasuk yang melihat Arief lebih menonjol dibanding Ali Murtadlo, bahkan Abror sekalipun. "Saat ini, memang Arif yang paling bisa memegang jabatan itu," katanya.

Abror, menurut Solichin, memiliki pengalaman luar negeri yang bagus mengingat dia pernah bertugas di Sydney, Australia. Namun dalam melihat masalah politik, Solichin menilai Abror terkadang sedikit kurang matang dan kurang jernih.

Sedangkan Ali, dari latar belakangnya sebagai dosen, masih memiliki sedikit kesulitan dalam soal penyuntingan dan pemahaman pada berita masalah sosial.

Sementara Arief, karena kariernya dibangun dari lapangan dianggap Solichin lebih matang. "Wawasan dan akses ke sumber berita juga bagus," katanya.

Redaktur rubrik kota Imam Syafii dengan berkelakar mengatakan, "Dia itu pemred in waiting, tinggal menunggu waktu saja. Begitu Abror dipromosikan lagi, sesuai jalur biasanya jadi wakil direktur, hampir pasti Arief yang naik. Kami di redaksi legawa dia naik."

Arief sendiri merasa kariernya di Jawa Pos amat cepat. Dihitung-hitung, rentang waktu antara dia masuk sebagai reporter hingga jadi redaktur pelaksana hanya berkisar empat tahun. Bahkan pada 1996, tahun pertama dia dipasrahi memegang halaman satu, Arief dia sudah menjalankan fungsi redaktur pelaksana, meski secara resmi bukan redaktur pelaksana. Arief baru formal menjadi redaktur pelaksana tahun 1997.

"Yang kariernya lebih cepat dari saya hanya Margiono, setelah itu belum ada. Diukur lapis saya, Abror dan Ali, yang paling cepat saya," katanya, mengacu pada mantan pemimpin redaksi Jawa Pos yang kini memimpin harian Rakyat Merdeka, sebuah suratkabar kuning, terbitan Jawa Pos News Network di Jakarta.
Pada 1996 Arief sempat dipangil ke ruangan Dahlan Iskan, orang nomor satu Jawa Pos, dan diberitahu gajinya bakal dilipatgandakan dengan skala paling besar dalam sejarah Jawa Pos: 350 persen. Arief malahan mendengar, sebetulnya gajinya hendak dinaikkan 400 persen namun diprotes bagian keuangan.
"Saya juga dinasehati Pak Dahlan agar tidak kaget dan menjadi konsumtif," tuturnya.

Apa tidak ada yang terganggu dengan melejitnya karier? Arief menyambut pertanyaan ini dengan termenung, "Mungkin ada yang terganggu. Sempatlah muncul celetukan-celetukan bernada cemburu. Yang jelas, saya ini orang yang tidak mau menyuruh orang pindah kursi karena saya ingin duduk di situ."

"Rasanya ndak enak. Yo opo sih rek, kene niate kerjo kok ana sing ngono (bagaimana sih, saya berniat kerja kok masih saja ada yang begitu). Saya bahkan pernah punya pikiran mau mutung. Tapi saya jalan terus karena yakin dengan apa yang saya lakukan. Loyalitas saya pada profesionalisme. Saya yakin Pak Dahlan melihatnya juga seperti itu. Dia kan sangat rasional. Kalau ada orang dianggap mampu, ya mengapa tidak?"

Apakah tak ada rivalitas dengan Abror? "Rasanya kok ndak ya. Saya ini ke mana-mana dengan Arief. Kami saling tahu luar dalam, karena sudah kenal sejak 1988 di Yogyakarta. Istilahnya, no hard feeling," ujar Abror tertawa.


ARIEF lahir dari pasangan Imam Tauhid-Syafaatun di desa Gogodeso, kecamatan Kanigoro, Blitar, 14 Mei 1963. Anak sulung dari lima bersaudara ini sejak kecil dididik agama secara sangat serius. Sang ayah adalah aktivis Nahdlatul Ulama dan pendiri sebuah yayasan pendidikan yang menaungi Madrasah Ibtidaiyah Maftakhul Huda, tempat Arief kecil menimba ilmu.

Orangtua Arief berharap anaknya jadi guru. Itu sebabnya, selepas madrasah, Arief dimasukkan ke Pendidikan Guru Agama Negeri di Blitar. Setelah itu, dia masuk Madrasah Aliyah juga di Blitar.
Setelah lulus, sang ibu ingin anaknya melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri Malang. Namun Arief menolak. Alasannya sederhana. Arief termakan ejekan seorang tetangganya yang pegawai departemen pendidikan. "Dia selalu mengejek saya, wah lulusan aliyah paling-paling jadi mudin."

Karena itu meski tak punya bayangan menjadi guru, waktu ikut seleksi masuk perguruan tinggi pada 1982, Arief memilih Universitas Brawijaya dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang. Dia diterima di IKIP Malang. Tapi di sini Arief hanya bertahan setahun. Pada 1983 Arief kembali mengikuti seleksi dan diterima di fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Gadjah Mada.

Orang tua keberatan jika Arief ke Yogjakarta. Alasannya?

"Mereka takut saya jadi Muhammadiyah ha ha ...."

Saking takutnya, sang ibu sampai menitipkan surat ke Arief untuk disampaikan ke pamannya yang juga tinggal di Yogjakarta. Belakangan Arief tahu, surat itu berisi permintaan tolong agar sang paman menjaga Arief agar tak jadi anggota Muhammadiyah.

"Tapi ketakutan mereka saya menjadi Muhammadiyah tak terbukti. Orangtua saya malah mengalami transformasi, mulai terbuka terhadap Muhammadiyah. Buktinya, dua adik saya sekolah di Muhammadiyah," kata Arief mengenang masa lalunya.

Muhammadiyah adalah organisasi muslim dengan latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Anggotanya sekitar 25 juta dan kebanyakan berlatarbelakang birokrat, pedagang, atau anggota masyarakat urban lainnya.

Meski berlatar belakang NU tulen, di kampus Arief memilih Himpunan Mahasiswa Islam yang relatif lebih dekat dengan Muhammadiyah sebagai ajang olah organisasinya. Bersama Yahya C. Staquf, yang dikenal sebagai jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid, Arief juga mengibarkan Kelompok Jamaah Mushola yang aktivitasnya lebih banyak ke diskusi.

Awal terdamparnya Arief di dunia jurnalisme adalah Yayasan Cordova yang didirikannya bersama alumni Kelompok Jamaah Mushola. Pada 1989 Cordova bekerja sama dengan Jawa Pos menggelar seminar NU-Muhammadiyah dengan mengundang beberapa pemikir Islam terkemuka Indonesia, antara lain, Nurcholish Madjid, Sjafi'i Ma'arif, dan Abdurrahman Wahid.

Arief pun mulai mengenal wartawan Jawa Pos, khususnya redaktur pelaksana Margiono dan Dhimam Abror yang waktu itu menjabat kepala perwakilan Yogyakarta. Kepada Margiono, Arief bercerita tentang konsep pemuatan artikel dengan satu topik bahasan. Dia berangan-angan halaman opini dimuati sejumlah artikel dengan satu topik dan dibahas beramai-ramai oleh sejumlah pakar.

Margiono tertarik dan meminta Arief merealisasikan gagasannya di Jawa Pos. Arief pun berburu sejumlah kolumnis Yogjakarta untuk menulis dengan tema yang ditentukan, dan memuatnya secara berseri di halaman opini Jawa Pos. Kalau si kolumnis tak sempat menulis, Arief yang menuliskannya berdasar wawancara yang dilakukan sebelumnya.

"Honor saya per artikel Rp 25 ribu. Lumayan, lebih banyak ketimbang wartawan baru saat itu. Akumulasi satu bulan bisa mencapai Rp 850 ribu," kata Arief.

Berikutnya dia ditawari jadi reporter. Sejak Januari 1991, Arief resmi jadi reporter Jawa Pos di Yogjakarta. "Saya ini ngglundhung semprong (mengalir begitu saja). Tapi waktu akhirnya jadi wartawan, sepertinya orangtua saya bangga. Mereka begitu senangnya ketika tahun 1992 saya bisa mengajak Gus Dur, Cak Nun, Eros Djarot, dan Gus Mus datang ke rumah di Blitar."

Cak Nun adalah Nurcholish Madjid dari Yayasan Paramadina. Eros Djarot adalah seniman-cum-politisi dan penerbit tabloid Detik. Gus Mus adalah nama panggilan Mustofa Bisri, seorang kyai pengasuh pondok pesantren Raudlatut Thalibien, Rembang, yang juga dikenal sebagai seorang penyair.

Pada 1993 saat Arief menikah dengan Tjahyani Retno Wilis, banyak nama besar itu datang pada resepsinya. Diadakan di sebuah rumah kecil di Yogyakarta tapi tamu-tamunya membuat banyak tetangga tercengang.
(Kini pasangan itu tinggal di rumah berukuran sekitar 250 meter persegi di Taman Anggrek, kawasan Kutisari Selatan, Surabaya bersama tiga anak kecil mereka: Nadia Makhya Azhari, Nissa Lilia Azhari, dan Nizar Mohamad Afandi).

Karier Arief pun mengalir seperti air. Kebetulan, Jawa Pos tengah berupaya mengembangkan hubungan di kalangan cendekiawan Yogyakarta. Pas dengan posisi Arief yang sebagai mantan aktivis kelompok diskusi cukup dekat dengan kalangan itu. Dia pun all out. Nyaris tiap hari ada beritanya yang dipajang di halaman satu, khususnya yang berupa analisis tentang suatu peristiwa.

"Yogja menjadi andalan berita analisis setelah Jakarta. Bahkan untuk berita halaman satu, Yogja andalan kedua setelah Jakarta. Kalau sampai jam 10 malam halaman satu kurang berita, teleponnya selalu ke Yogja," kata Arief.

Dalam rubrik yang biasa disebut “diskusi ahli” Yogyakarta juga jadi andalan. Arief mengatakan suatu malam pukul 21.00 Margiono menelepon untuk diminta dibuatkan diskusi ahli tentang pembubaran International Governmental Group on Indonesia, sebuah kelompok negara-negara donor Indonesia pimpinan Belanda, karena ditolak Presiden Soeharto yang gusar karena kritik Belanda terhadap pelaksanaan hak azasi manusia di Indonesia.

Esok hari diskusi harus digelar. Malam itu juga Arief menelepon Prof Mubyarto, Ichlasul Amal, dan Loekman Soetrisno, ketiganya dosen Universitas Gadjah Mada, serta Y.B. Mangunwijaya, seorang pastor Katholik yang banyak melakukan pekerjaan sosial di Yogyakarta. "Akhirnya jadi juga, meskipun saya harus menjemput mereka satu-satu. Diskusinya pun di kantor Pak Moeby karena beliau harus terbang langsung ke Jakarta selepas diskusi," kata Arief.

Tahun 1993 Arief ditarik ke Surabaya untuk memegang halaman Indonesia Bagian Timur sebagai redaktur. Tapi setahun di Surabaya, Arief dikembalikan ke Yogyakarta sebagai kepala perwakilan Yogyakarta seiring dengan pengembangan Jawa Pos di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Setahun di Yogyakarta, Arief dipanggil kembali ke Surabaya untuk menangani halaman pertama.

Inilah saat Arief merasa mulai diperhitungkan dan dikader Solichin Hidayat serta Dahlan Iskan. Meski belum diresmikan jadi redaktur pelaksana, selama setahun Arief merasa menjalankan tugas sebagai redaktur pelaksana. Dahlan pun kerap memperkenalkan Arief pada orang lain sebagai redaktur pelaksana. Arief baru jadi redaktur pelaksana resmi dan tercantum di masthead pada akhir 1997.

Dahlan agaknya puas pada kinerja Arief. Bersama Leak Kustiya dari bagian grafis, Arief diberi hadiah bepergian ke Amerika Serikat melihat pameran pracetak di New Orleans. "Kami juga sempat nonton tinju gigit kuping (Mike) Tyson versus (Evander) Holyfield di Las Vegas, jalan-jalan ke New York dan Washington."

Pada 1996 Arief juga sempat menancapkan salah satu tonggak penting kariernya di dunia jurnalisme. Dia menerbitkan buku Islam, Demokrasi Atas Bawah yang berisi kumpulan tulisan tentang Abdurrahman Wahid dan Amien Rais. Buku itu didiskusikan di masjid Sunda Kelapa, Jakarta, yang dihadiri Wahid dan Amien Rais, yang masing-masing menjabat sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Itu jadi momen pertama bertemunya Gus Dur dan Amien dalam forum terbuka. Sebelumnya saya pernah mencoba mempertemukan keduanya tapi tak berhasil. Kalau bisa mengundang Gus Dur, Amien tak mau datang. Begitu sebaliknya."

"Ini saya anggap salah satu tonggak karier karena mulai saat itu saya agak lebih menonjol. Saya merasa waktu itu Pak Dahlan bangga. Berita tentang diskusi itu menjadi headline semua koran."


Perjalanan karier Arief bukan berarti sepi dari kritik. Redaktur Maksum menyatakan, "Mungkin karena usianya masih muda, dia terlalu cepat mengambil kesimpulan dan kadang gegabah menurunkan berita. Saya pernah katakan ini di rapat redaksi. Pernah ada headline di halaman satu ‘Akbar Serahkan Diri.’ Ini kan fatal walau hanya merupakan trik judul. Padahal Baharuddin Lopa mengatakan, ‘Akbar seharusnya menyerahkan diri kepada hukum.’"

Maksum mengacu pada jaksa agung Lopa yang hendak menjalankan proses pemeriksaan terhadap Akbar Tanjung, jurubicara parlemen sekaligus ketua Partai Golongan Karya, karena dituduh terlibat perkara penggelapan tanah.

Solichin Hidayat melihat Arief masih harus mengasah kepemimpinannya, "Kadang-kadang kita bisa menerima persamaan, tapi sulit menerima perbedaan. Nah Arief harus bisa menerima itu, dia harus belajar menerima perbedaan.”

"Sebagai orang NU dia terlalu Gusdurian sehingga tidak jernih menyikapi hal-hal tertentu," kata Maksum, mengacu pada aliran pemikiran Gus Dur, pemimpin Nahdlatul Ulama, yang dicabut mandatnya sebagai presiden oleh majelis nasional pada Juli 2001.

Ali Murtadlo punya pandangan serupa. "Dia sangat sensitif dengan komunitas NU, dalam soal ini kadang-kadang Arief berlebihan," katanya.

Di lingkungan intern Jawa Pos, Arief dicurigai terlalu membela Nahdlatul Ulama. Namun di sebagian kalangan Nahdlatul Ulama, Arief dicap pengkhianat. Apalagi, Arief pernah ditugaskan Dahlan Iskan ikut mengelola harian Duta Masyarakat milik Nahdlatul Ulama yang hanya tahan selama lima bulan.

Hubungan Jawa Pos dengan Nahdlatul Ulama sendiri sering dilanda ketegangan. Setidaknya tiga kali harian ini bermasalah dengan Nahdlatul Ulama. Pertama, pada 1998 saat Jawa Pos menurunkan laporan khusus yang mempertanyakan peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam reformasi. Kedua, saat Jawa Pos menurunkan berita Gus Dur “dicekal” pengurus Nahdlatul Ulama di halaman satu.

Ketiga, ketika Jawa Pos keliru memasang foto Hasyim Wahid, adik Gus Dur, dengan ketua Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi. Laporan itu sendiri menyoroti dugaan korupsi dana sebuah lembaga pemerintah yang melibatkan Gus Dur. Pertikaian ini berakhir dengan didudukinya kantor Jawa Pos oleh para anggota sebuah organisasi kepemudaan, Barisan Serba Guna, yang dekat dengan Nahdlatul Ulama. Itu membuat hubungan Jawa Pos dengan Nahdlatul Ulama kurang harmonis. Sebagian kalangan Nahdlatul Ulama bahkan menduga Jawa Pos terlibat konspirasi besar untuk menjatuhkan Gus Dur.

Kasus foto Hasyim Muzadi jadi puncak keterjepitan Arief di antara Jawa Pos dan Nahdlatul Ulama. Apalagi, dia membuat keputusan yang radikal ketika kantor redaksi diduduki Barisan Serba Guna. Arief memutuskan Jawa Pos tidak terbit sehari. Sontak, Nahdlatul Ulama mendapat kecaman bertubi-tubi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi advokasi kebebasan dari luar negeri, lantaran dianggap biang keladi tidak terbitnya Jawa Pos.

Dalam laporan Gerakan Pemua Ansor, organisasi kepemudaan lain dari Nahdlatul Ulama, memang disebutkan peran Arief dalam penyelesaian kasus ini yang dinilai merugikan warga Nahdlatul Ulama, Ansor, mapun Barisan Serba Guna. Arief disebut menjanjikan pertemuan Ansor dengan Dahlan Iskan yang tak direalisasi. Apalagi, Arief lalu memutuskan tak terbit sehari.

"Dalam tiga kasus Jawa Pos dengan NU, sebagai orang NU, Arief tidak berbuat apapun untuk NU, malah merugikan NU. Karena itu kami mempertanyakan ke-NU-an Arief, bener tah arek iku NU (apa benar dia NU)?" kata Imam Ghozali Aro, salah satu pemimpin Gerakan Pemuda Ansor cabang Jawa Timur, yang ikut Barisan Serba Guna saat meluruk kantor redaksi Jawa Pos pada Mei 2000.

Imam Ghozali Aro mengatakan Nahdlatul Ulama mengalami "kecelakaan" ketika mencantumkan nama Arief sebagai anggota Lajnah Ta'lim Wan Nasr di Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur beberapa tahun lalu. "Setelah tahu Arief itu siapa, dalam satu periode kepengurusan Arief tak lagi dilibatkan," kata Imam.

"Posisi saya sulit, tapi saat itu saya tak membela Jawa Pos atau NU melainkan jurnalisme. Ketika saya memutuskan tak terbit sehari, saya tahu persis dampaknya sangat menyakitkan NU. Sebagai orang NU saya juga sakit, tapi sebagai orang pers cara-cara begini tidak bisa diteruskan. Integritas pers bisa hancur. Dan saya memilih persnya, meski saya harus mengorbankan hubungan baik dengan beberapa tokoh NU," kata Arief.

Saat menjelaskan peristiwa itu pada saya, Arief terdiam agak lama dan mengambil nafas panjang. "Saya jadi korban. Misalnya saya difitnah seakan saya pengkhianat Jawa Pos dan NU. Tapi saya biarin aja, saya jalanin saja. Lama kelamaan orang kan tahu, saya pengkhianat atau bukan," katanya.

Itu sebabnya Arief membantah anggapan bahwa dirinya terlalu Gusdurian. Buat dia, itu hanya soal pencitraan. Arief menegaskan, komitmennya sejak awal bukan pada kelompok. "Saya ini orang NU tapi dibesarkan HMI, dekat dengan orang Muhammadiyah, dan saya tak pernah punya bayangan akan menjadi NU tulen. Saya sangat menghindari eksklusivisme. Orang yang membaca tulisan-tulisan saya tak akan punya pikiran saya membela kelompok. Yang saya perjuangkan itu pluralisme, inklusivitas, yang begitu-begitu itu."

Dalam menurunkan berita, yang dipikirkan Arief adalah implikasinya. Misalnya, jangan sampai berita yang diturunkan Jawa Pos memicu bentrokan. Dia mengakui, boleh jadi cara-cara itu yang membuat dirinya dicap sebagai pembela Nahdlatul Ulama. Apalagi jika dikaitkan bahwa dirinya pernah jadi wakil pemimpin redaksi Duta Masyarakat.

"Bukan salah saya kan bahwa saya dilahirkan dari keluarga NU? Mungkin juga perlu content analysis berita Jawa Pos, agar bisa diketahui persis banyak mana berita yang kritis dan pro Gus Dur."

Redaktur kota Imam Syafii menyatakan yang dilakukan Arief adalah demi keselamatan Jawa Pos yang terbit di daerah basis Nahdlatul Ulama. "Menurut saya sih Arief tidak membela Gus Dur, dia hanya ingin safe," katanya.

Memang itulah yang dirasakan Arief. Dia merasa, masa sekarang lebih menantang ketimbang era Presiden Soeharto maupun Presiden B.J. Habibie. Sekarang, pers harus berhadapan dengan massa yang keinginannya tak terukur dan bisa dimainkan. Mau kritis terhadap Gus Dur, tidak mungkin jika markas Jawa Pos tetap di Jawa Timur. Sebaliknya, jika tidak kritis pasar tak terlalu bergairah menyambut datangnya koran.

"Kita berusaha tetap kritis sebatas faktual. Saya usahakan begitu agar selamat. Sampai sekarang kayaknya tidak ada reaksi jelek. Bahkan saya dapat informasi ada pemulihan image di kalangan NU, bahwa Jawa Pos tak lagi memusuhi NU," tutur Arief.

Sekarang, meski masih calon orang nomor satu di redaksi dan relatif masih muda, Arief sudah merasa berada di puncak karier. Di tengah kesibukannya mengemudikan redaksi, Arief juga sibuk di The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi yang kantornya terletak di lantai yang sama dengan redaksi Jawa Pos. "Mulai tahun depan, institut ini akan memberi award pada daerah yang terbaik melaksanakan otonomi. Kami sudah siapkan parameternya," kata Arief.

Tentang masa depan pasca redaktur pelaksana atau pemimpin redaksi, Arief mengatakan belum bisa membayangkan. "Saya ini pernah punya bayangan yang sampai sekarang belum juga pudar: pensiun muda. Tapi saya ingin tetap entah menulis atau menangani institut yang bergerak di bidang intelektual. Tapi saya ndak tahu apa masih mampu mengembangkan diri sehingga layak terjun di sana atau tetap di Jawa Pos tapi dengan bidang garapan lain. Intinya saya ingin mengalir dulu ...." *